PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, walaupun sumbangsih nisbi (relative contribution).Sektor pertanian dalam perekonomian diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto (PDB) atau pendapaan nasional tahun demi tahun kian mengecil,hal ini bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tettap selalu meningkat. Kecuali itu, peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.
Transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrual tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agraritasnya.Berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi Bank Dunia menunjukan,bahwa sukses perkembangan sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktifitas dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian.Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa.
B. Rumusan Masalah
1. Apa definisi pertanian?
2. Bagaimana perkembangan sektor pertanian?
3. Apa saja yang termasuk subsektor pertanian?
4. Apa Pentingnya sektor pertanian?
C. Tujuan
1. Mengetahui definisi pertanian
2. Mengetahui bagaimana perkembangan sektor pertanian
3. Mengetahui apa saja yang termasuk subsektor pertanian
4. Mengetahui pentingnya pertanian

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Sektor Pertanian
Pertanian yang dimaksud dalam konsep pendapatan nasional adalah pertanian dalam arti luas.Di Indonesia, ada 5 subsektor pertanian yaitu sektor tanaman pangan,perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia.Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan.Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa.Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani.Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah.Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto, begitu pula yang ada di Indonesia.
B. Perkembangan Sektor Pertanian
1. Petani pada Zaman Kerajaan- kerajaan Indonesia Kuno
Petani yang dihadapi pemerintah Indonesia pada tahun 1980, ternyata tidak memiliki ciri- ciri yang terlalu berbeda dengan petani pada zaman tanam paksa tahun 1830- 1870 atau bahkan zaman Kerajaan Mataram. Ini tidak berarti bahwa pikiran petani sama sekali tidak mengalami perubahan selama 600 tahun ini. Yang dimaksudkan adalah psikologi para petani dalam melakukan pekerjaan bertani, yaitu mengolah dan menanami tanahnya selalu merupakan fungsi atau berkaitan erat dengan motivasi mereka. Motivasi ini pada gilirannya berhubungan erat dengan harapan- harapan yang ada pada mereka. Harapan- harapan ini selalu ada hubungannya dengan apa yang dapat dijanjikan pemerintah.
Pada masa ini bertani merupakan kehidupan pokok rakyat. Pemerintah memperoleh sumber penerimaannya semata- mata dari pertanian. Penerimaan negaraterutama terdiri atas pembayaran in natura dan jasa- jasa tenaga kerja penggarap tanah. Untuk mengerjakan tanah pertaniannya mereka mempergunakan alat yang sederhana berupa pacul, bajak, garu dan parang yang dibuat setempat.ternak juga merupakan tenaga pembantu yang paling penting untuk mengerjakan tanah.
Campur tangan pemerintah secara langsung untuk memajukan pertanian sama sekali tidak ada. Pertanian adalah urusan petani. Pemerintsh tidak menganggap perlu dan rupanya juga tidak dianggap perlu untuk mengetahui hal ihwal bertani. Tidak dapat dibayangkan seorang raja atau pangeran berkunjung ke desa dan berdiskusi dengan petani mengenai masalah usaha tani. Hal tersebut diserahkan seluruhnya kepada petinggi, bekel atau lurah yang merupakan pejabat di desa.
2. Petani pada Masa Penjajahan
Belanda yang datang pada tahun 1596 di Banten adalah mula- mula dalam rangka berdagang rempah- rempah. Dan pada saat itu ditemuinya bangsa- bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, India, Cina dan Arab yang sudah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Indonesia. Selama hampir 100 tahun sejak VOC didirikan tahun 1602 bangsa Belanda tidak pernah sungguh- sungguh merajai perdagangan di Indonesia. Baru setelah meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645 dan jatuhnya Banten pada tahun 1683, maka kekuasaan Belanda menjadi lebih mantap. Di luar Jawa, Belanda terus- menerus mendapat tantangan dari Makassar, Minangkabau dan Aceh. Bahkan pada pertengahan pertama abad 19 masih terjadi Perang Diponegoro (1825- 1830) yang banyak sekali menguras keuangan pemerintah Hindia Belanda dan sangat melemahkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda.
Dari segi ekonomi selalu dipertimbangkan berapa uang masuk yang akan diterima pemerintah Belanda dari jajahannya di Indonesia, dibanding uang keluar untuk membiayai pemerintah jajahan. Pertimbangan inilah yang paling menonjol pada saat diputuskan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) pada tahun 1930. Selanjutnya praktek penyimpangan membuat kabur peraturan- peraturan yang seharusnya diberlakukan. Satu penyimpangan dilakukan karena adanya kelainan setempat, tetapi kelainan ini justru mengakibatkan satu reaksi yang berlainan pula. Demikian seterusnya, keadaan menjadi semakin kacau dan semakin jauh dari tujuan semula yang kelihatannya sangat terpuji.
Setelah melalui masa transisi untuk menghapuskan sistem Tanam Paksa, maka dengan Undang- Undang Agraria 1870, dibukalah Indonesia bagi modal swasta Belanda, Inggris dan modal- modal swasta lain dari Eropa. Dengan cara demikian, pemerintah Belanda dapat menyewakan tanah-tanah pertanian yang tidak dituntut pihak lain kepada perkebunan-perkebunan dan pemilik modal bangsa Eropa dalam jangka panjang yaitu 75 sampai 99 tahun. Keadaan inilah yang kelak dianggap menghambat kemajuan petani kecil di bidang perkebunan yang kemudian harus dihapus. Petani harus dikembalikan menjadi bebas.
Setelah berakhirnya masa liberal yang resminya pada tahun 1900, mulailah pada abad ke-20 apa yang kita kenal dengan politik etik. Politik ini diterima oleh pemerintah Belanda setelah melalui perjuangan keras oleh para pendukungnya seperti Multatuli karena eksploitasi Indonesia rupanya telah dianggap cukup jauh. Inilah permulaan dari program- program pemerataan yang terkenal dengan program yaitu edukasi, irigasi dan emigrasi. Selama 45 tahun berikutnya, penduduk Jawa telah menjadi semakin banyak, pemilikan tanah petani menjadi semakin kecil, dan kemiskinan di pedesaan semakin menghimpit. Sampai akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan memutuskan melepaskan diri dari penjajahan dan segala ikatan Be;landa pada Agustus 1945.
3. Petani Indonesia Sesudah Kemerdekaan
Tidak ada keraguan bahwa dewasa ini petani Indonesia menyadari, mereka bukan lagi kuli, yang berarti pemilik tanah dengan segala kewajiban dan bebannya. Pada permulaan, perubahan status petani ini tidak begitu kelihatan dan petani tidak menyadari benar hakikatnya dan bagaimana memanfaatkannya.
Sesudah kemerdekaan, pajak kepala (capitation atau head tax) menurut mereka paling logis untuk segera dihapuskan. Pajak kepala ini dihapuskan pada tahun 1964, diikuti oleh penggantian pajak tanah dengan pajak pendapatan pada tahun 1951, dan perubahan hak menggunakan tanah (hak anggaduh) dengan hak milik (hak andarbe).
Tanpa disadari, pada masa kemerdekaan masih dapat terjadi peristiwa pemaksaan dalam praktek- praktek bertani. Namun, di kemudaian hari betapa masih banyak aspek sosiologi dan psikologi petani yang masih perlu kita dalami untuk mensukseskan program- program pertanian Indonesia. Memang cara dan gaya hidup petani kita adalah amat sederhana. Namun, karena kesederhanaannya itulah kadang- kadang kita agak meremehkan berbagai faktor yang ada di belakangnya.
C. Subsektor Pertanian
1. Subsektor Tanaman Pangan
Subsektor tanaman pangan sering juga disebut sebagai subsektor pertanian rakyat. Hal ini karena biasanya rakyatlah yang mengusahakan sektor tanaman pangan, bukan perusahaan atau pemerintah.Sektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti: padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, serta sayur dan buah-buahan.
Sub sektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan untuk industri hilir yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan tanaman pangan telah terbukti secara empiris, baik dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis.
Pertanian tanaman pangan sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi daerah adalah sumber daya pertanian tanaman pangan, seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat). Subsektor tanaman pangan memegang peranan penting sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk, khusus di Indonesia tanaman pangan juga berkedudukan strategis dalam memelihara stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, subsektor tanaman pangan mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
a. Produksi
Subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar nilai tambah sektor pertanian. Selama periode 1988-1994 sembangan subsektor ini rata-rata di atas 9 persen setiap tahun, sedangkan sembangan subsektor lain hanya mencapai 4 persen.
Produksi tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui perluasan areal (ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas (intensifikasi). Tersedianya lahan yang lebih luas dan teknologi produksi yang mampu menaikan produktivitas tidak dengan sendirinya akan mendorong petani untuk lebih giat menanam, kecuali jika terdapat rangsangan ekonomi yang dapat berupa harga sarana produksi yang terjangkau, kemudahan mendapatkan sarana produksi, harga jual, serta teknologi dan sarana penanganan pascapanen yang mampu menjaga keawetan produk. Tanpa hal ini areal yang luas dan teknologi tidak akan berguna. Petani tidak bisa dipaksa untuk memenuhi target kita karena mereka juga mamiliki kepentingan sendiri.
b. Konsumsi
Perkembangan subsektor pertanian tidak hanya berhasil mencukupi penduduk akan pangan, tetapi juga memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Konsumsi kalori dan protein penduduk (perkapita per hari) dalam periode 1980-1990 meningkat. Tanaman padi-padian masih menjadi sumber utama bagi kaloro dan protein. Hal ini mudah dipahami mengingat beras masih merupakan bahan pangan utama.
2. Subsektor Perkebunan
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Secara keseluruhan, areal perkebunan meningkat dengan laju 2.6% per tahun pada periode tahun 2000-2003, dengan total areal pada tahun 2003 mencapai 16.3 juta ha. Dari beberapa komoditas perkebunan yang penting di Indonesia (karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu), kelapa sawit, karet dan kakao tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dengan laju pertumbuhan diatas 5% per tahun. Pertumbuhan yang pesat dari ketiga komoditas tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusahaan komoditas tersebut relatif lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal komoditas tersebut.
Tabel 1. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Indonesia (1000 Ha)
Komoditi Tahun Pertumbuhan
2000 2003 (% per tahun)
Karet 3 372.4 4 125.6 7.0
Kelapa Sawit 3 769.6 4 793.0 8.3
Kelapa 3 696.0 3 909.9 1.9
Kopi 1 260.7 1 293.8 0.9
Kakao 749.9 917.6 7.0
Tebu 340.6 336.2 -0.4
T e h 153.7 152.2 -0.3
Lainnya 2 101.2 1 099.7 -19.4
Total 15 103.5 16 291.8 2.6
Sumber: Direktorat Bina Produksi Perkebunan (2004)
Sejalan dengan pertumbuhan areal.Produksi perkebunan juga meningkat dengan konsisten dengan laju 7.6% pada tahun 2000-2003, dengan total produksi mencapai 19.6 juta ton pada tahun 2003 (Tabel 2).CPO dari kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang mempunyai kontribusi yang dominan.Produksi kelapa sawit tumbuh pesat dengan laju 12.1% per tahun.Pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relatif pesat pada periode tersebut. Meningkatnya harga-harga produk perkebunan pada tahun 2003 merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan produksi tersebut.
Tabel 2. Perkembangan Produksi Produksi Perkebunan
Komoditi Tahun Pertumbuhan
2000 2003 (% per tahun)
Karet 1 501.4 1 630.3 2.8
Kelapa Sawit 7 580.5 10 682.9 12.1
Kelapa 3 047.0 3 241.5 2.1
Kopi 554.6 691.1 7.6
Kakao 421.1 572.6 10.8
Gula 1 690.0 1 700.0 0.2
T e h 162.6 168.1 1.1
Lainnya 2 472.9 2 618.0 1.9
Total 15 740.1 19 604.5 7.6
Sumber: Direktorat Bina Produksi Perkebunan (2004)
Dengan perkembangan yang cukup konsisten, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan ekonomi secara nasional, maupun dalam menjawab isu-isu global.
Peran Subsektor Perkebunan dalam Pembangunan Nasional
Sebagai salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan secara tradisional mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai negara berkembang dimana penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang mendesak, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan.Sampai dengan tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor perkebunan diperkirakan mencapai sekitar 17 juta jiwa.Jumlah lapangan kerja tersebut belum termasuk yang bekerja pada industri hilir perkebunan.Kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja menjadi nilai tambah sendiri, karena subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja di pedesaan dan daerah terpencil.Peran ini bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh subsektor berlokasi di pedesaan sehingga mampu mengurangi arus urbanisasi.
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).Dari segi nilai absolut berdasarkan harga yang berlaku.PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar Rp 33.7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 47.0 triliun pada tahun 2003, atau meningkat dengan laju sekitar 11.7% per tahun (Tabel 3).Dengan peningkatan tersebut, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah sekitar 16 %. Terhadap PDB secara nasional tanpa migas, kontribusi subsektor perkebunan adalah sekitar 2.9 % atau sekitar 2.6 % PDB total.Jika menggunakan PDB dengan harga konstan tahun 1993, pangsa subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian adalah 17.6%, sedangkan terhadap PDB nonmigas dan PDB nasional masing-masing adalah 3.0% dan 2.8%.
Tabel 3. Nilai dan Kontribusi PDB Subsektor Perkebunan
Sektor
PDB Harga Berlaku
(Rp. trilyun) Pangsa Perkebunan Terhadap (%)
2000 2001 2002 2003
Perkebunan 33.7 37.4 42.0 47.0 100.0
Pertanian, Peternakan, Hutan, Perikanan 217.9 244.7 275.2 296.2 15.9
Total PDB tanpa Gas 1 081.4 1 279.2 1 433.8 1 594.9 2.9
Total PDB 1 264.9 1 467.7 1 610.6 1 786.7 2.6
Sejalan dengan pertumbuhan PDB. subsektor perkebunan mempunyai peran srategis terhadap pertumbuhan ekonomi.Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997, subsektor perkebunan kembali menujukkan peran strategisnya.Pada saat itu, kebanyakan sektor ekonomi mengalami kemunduran bahkan kelumpuhan dimana ekonomi Indonesia mengalami krisis dengan laju pertumbuhan –13% pada tahun 1998. Dalam situasi tersebut, subsektor perkebunan kembali menunjukkan kontribusinya dengan laju pertumbuhan antara 4%-6% per tahun.
Ketika ekonomi Indonesia mulai membaik, kontribusi dalam hal pertumbuhan, terus menunjukkan kinerja yang konsisten.Selama periode 2000-2003, laju pertumbuhan subsektor perkebunan selalu diatas laju pertumbuhan ekonomi secara nasional (Tabel 4).Sebagai contoh, pada tahun 2001, ketika laju pertumbuhan ekonomi secara nasional adalah sekitar 3.4%, subsektor perkebunan tumbuh dengan laju sekitar 5.6%.Situasi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan dapat berperan sebagai salah satu subsektor andalan dalam hal pertumbuhan, baik pada saat ekonomi dalam keadaan booming maupun pada saat krisis.

Tabel 4. Perkembangan Ekspor Produk Perkebunan
Komoditi Volume (1000 Ton) Pertumbuhan Nilai (Juta US$) Pertumbuhan
2000 2002 (% per tahun) 2000 2002 (% per tahun)
Karet 1 379.6 1 496.0 0.0 888.6 1 037.5 0.1
Kelapa Sawit 4 688.8 6 407.5 0.2 1 326.4 2 348.6 0.3
Kopi 352.9 325.0 0.0 467.8 223.9 -0.3
Kakao 424.1 465.6 0.1 341.8 701.0 0.4
T e h 105.6 100.1 0.0 112.1 103.4 0.0
Lainnya 2 538.0 819.3
Total 9 489.0 3 956.0
Karena subsektor perkebunan umumnya berkembang di wilayah pedesaan, marginal, dan kadang terpencil, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis dalam pengembangan wilayah yang pedesaan dan terpencil.Di samping dilakukan oleh perusahaan negara (PTPN) dan perusahaan swasta, pengembangan berbagai program pembangunan melalui pola PIR atau pola berbantuan lainnya mempunyai kontribusi yang signifikan.Keberadaan perkebunan telah memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan di wilayah.Berkembangnya berbagai industri pendukung perkebunan, sektor jasa transportasi, konstruksi, dan perdagangan tidak terlepas dari multiplier effect pembangunan perkebunan di wilayah tersebut.
Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia dan negara – negara yang sedang berkembang di penghujung abad kedua puluh (tahun 1997/ 1998) telah menunjukkan kehandalan sektor pertanian dan membangkitkan keyakinan serta harapan bahwa sektor pertanian dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan nasional.
3. Subsektor perhutanan
Subsektor kehutanan secara kelembagaan ada dibawah naungan departemen kehutanan, berbeda dengan subsektor lain yang ada di bawah naungan departemen pertanian.Dalam kedudukannya sebagai bagian dari sektor pertanian, hasil utama subsektor kehutanan adalah kayu.Hasil hutan lainnya disebut sebagai hasil ikutan.Nilai akhir dari hasil-hasil hutan yang belum diolah inilah yang termasuk ke dalam nilai produk sektor pertanian dalam perhitungan psoduk domestik bruto.Sedangkan nilai tambah hasil-hasil hutan yang sudah diolah terutama kayu olahan dalam perhitungan PDB dimasukan sebagai nilai produk sektor industri.
Berdasarkan tata gunanya hutan di Indonesia dibedakan menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Hutan yang diusahakan untuk diambil hasilnya adalah hutan yang dapat atau boleh dikonversi diantaranya berupa areal hutan tanaman industri.Pengelolaan hutan produksi dijalankan oleh perusahaan-perusahaan berdasarkan hak pengusahaan.
4. Subsektor peternakan
Sembilan puluh persen sektor peternakan diusahakan oleh rakyat, sekitar persentase itu pula produksi telur dan daging berasal dari usaha peternakan rakyat, hanya sebesar sepuluh persen yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan.Peternakan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Skala usaha kecil
b. Teknologi sederhana
c. Bersifat padat karya dan berbasis keluarga serumah
d. Produktibitas dan mutu produk rendah
Produk subsektor peternakan meliputi daging, telur, dan susu. Usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas peternakan meliputi:
a. Intensifikasi
Intensifikasi dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas peternakan rakyat melalui pemberantasan penyakit dan pelaksanaan inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke follicle ovarian (intrafollicular), uterus (intrauterine), cervix (intracervical), atau tube fallopian (intratubal) wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami. Teknik modern untuk inseminasi buatan pertama kali dikembangkan untuk industri ternak untuk membuat banyak sapi dihamili oleh seekor sapi jantan untuk meningkatkan produksi susu.
b. Ekstensifikasi
Langkah ekstensifikasi diusahakan dengan pengusahaan usaha-usaha swasta di bidang peternakan dan industri pengolahan hasil-hasil ternak, antara lain dengan meberikan kredit jangka panjang bagi peternak atau investor.
c. Diversifikasi dan Perbaikan mutu.
Dilakukan melalui pemaduan usaha peternakan dengan usaha tani lainnya. Adapun perbaikan mutu ternak diusahakan dengan meningkatkan penyebaran dan pembiakan bibit ternak unggul di kalangan petani ternak.
Populasi ternak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama pertumbuhan ayam pedaging. Namun meskipun mengalami peningkatan, subsektor peternakan masih belum sepenuhnya terbangun optimal. Para peternak belum memiliki daya tawar yang mantap, mereka cenderung menerima dari para pedagang atau perantara dalam bisnis peternakan.
5. Subsektor perikanan
Subsektor perikanan berbeda dengan keempat subsektor lainnya. Tanaman pangan dan peternakan bersifat substitusi impor, sedangkan perkebunan dan kehutanan cenderung diprioritaskan untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Namun subsektor perikanan disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga sebagai komoditas ekspor. Dilihat dari tempat budidayanya, subsektor ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut.
Subsektor perikanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bersumber pada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertambahan jumlah rumah tangga perikanan serta produktivitas jumlah rumah tangga perikanan yang berkembang.
Produktivitas perikanan di Indonesia sebenarnya masih bisa lebih bagus lagi mengingat Indonesia sebagai negara perairan.Penyebabnya adalah perikanan laut yang 75 % menguasai sektor perikanan terhambat produksinya karena sarana yang kurang memadai.Banyak penangkap ikan yang hanya terdiri dari kapal-kapal kecil dan menengah.Penyebab kedua, rendahnya pertumbuhan subsektor perikanan ialah menurunnya nilai produksi ikan akibat adanya larangan mengoperasikan pukat harimau.Apabila kapal-kapal penangkap ikan junis pukat harimau diijinkan beroperasi maka hal tersebut akan menurunkan hasil produktivitas perikanan kecil. Ketiga, sering terjadinya pencurian ikan secra besar-besaran oleh kapal-kapal asing yang lolos dari patroli pantai perairan.Keempat berkaitan dengan perikanan darat, khususnya produksi udang yakni rendahnya produktivitas lahan udang.Sampai tahun 1990 produktivitas tambak udang di Indonesia rata-rata hanya 0,5 ton per hektar padahal beberapa negara tetangga produksinya mencapai 5 ton per hektar.
Subsektor ini tidak terlalu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya bila dibandingkan dengan subsektor tanaman pangan.Hal ini karena tanaman pangan yang lebih dominan penting dibanding dengan perikanan.
D. Pentingnya Sektor Pertanian
Peran sektor pertanian dalam perekonomian yang paling utama adalah pertanian sebagai mata pencaharian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sebagai contoh, sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang masih sangat dominan terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan.Namun demikian, konstribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.Jika tahun 2004 sektor ini menyumbang sebesar 15,29 % berturut-turut turun menjadi 13,34 % pada tahun 2005, menjadi 12,19 pada tahun 2006 dan kembali menurun pada tahun 2007 menjadi 11,17 % serta tahun 2008 menjadi 10,82%.
Pada periode 2004 – 2008 untuk Tanaman Bahan Makanan yang didominasi oleh komoditi padi dan palawija cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 5,22 % pada tahun 2004 menjadi 5,24 % pada tahun 2005 dan naik menjadi 5,60 % tahun 2006. Namun pada tahun 2007 kontribusi subsektor ini mengalami penurunan menjadi sebesar 5,11 % dan kembali naik pada tahun 2008 menjadi 5,26%, hal tersebut dimungkinkan oleh semakin berkurangnya luas lahan sawah sebagai akibat alih fungsi lahan antara lain dari tanah lahan persawahan/ladang menjadi pemukiman
Sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih dari sepertiga jumlah tenaga kerja di Kabupaten Deli serdang.Pada tahun 2008, dari total 645.977 pekerja umur 10 tahun keatas di Kabupaten ini adalah sebanyak 219.061 jiwa atau 33,91% nya bekerja di sektor pertanian.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pertanian yang dimaksud dalam konsep pendapatan nasional adalah pertanian dalam arti luas.Di Indonesia, ada 5 subsektor pertanian yaitu sektor tanaman pangan,perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
Perkembangan petani di Indonesia dibagi kedalam 3 zaman yaitu:
1. Petani pada zaman kerajaan- kerajaan Indonesia kuno
2. Petani pada masa penjajahan
3. Petani Indonesia sesudah kemerdekaan
Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas ini dipilah- pilah menjadi lima subsektor yaitu:
1. Subsektor tanaman pangan
2. Subsektor perkebunan
3. Subsektor kehutanan
4. Subsektor peternakan
5. Subsektor perikanan
Peran sektor pertanian dalam perekonomian yang paling utama adalah pertanian sebagai mata pencaharian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sebagai contoh, sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang masih sangat dominan terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan.Namun demikian, konstribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.Jika tahun 2004 sektor ini menyumbang sebesar 15,29 % berturut-turut turun menjadi 13,34 % pada tahun 2005, menjadi 12,19 pada tahun 2006 dan kembali menurun pada tahun 2007 menjadi 11,17 % serta tahun 2008 menjadi 10,82%.

DAFTAR PUSTAKA

Bishop, C. E. dan W. D. Toussaint. 1979. Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian. Jakarta: Penerbit Mutiara

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga

Mubyarto. 1983. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

http://deliserdangkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:peranan-sektor-pertanian&catid=1:latest-news

http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/tan/EIS-R3/padi-nasional.htm